Jakarta – Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta menanggapi pembatalan atau pembatalan anggaran pembangunan sumur resapan 2022. Akibat pembatalan anggaran, program sumur resapan untuk penanggulangan banjir tidak lagi menjadi bagian dari DKI Anggaran daerah.
Menurut Riza, pencoretan anggaran tersebut tidak menjadi masalah, karena pembangunan sumur resapan hanya merupakan salah satu dari banyak program pengendalian banjir dari Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI.“Begini program pengendalian banjir macam-macam, tidak semua sumur resapan. Jadi, ada program pengerukan, pembuatan waduk, situ, embung, pengadaan pompa mobile, pompa statis, polder, pembangunan tanggul pengaman pantai. Jadi, banyak sekali,” ujar Riza di Jakarta, Kamis (2/12/2021) dilansir beritasatu.com.
Riza mengatakan eksekutif dan legislatif sudah membahas dengan bijak soal program-program prioritas untuk dikerjakan pada 2022. Apa yang telah menjadi kesepakatan, kata dia, harus dijalankan termasuk pencoretan anggaran untuk sumur resapan.
“Bagi kami apa yang disepakati, itu yang kita kerjakan. Ada tidaknya program sumur resapan tahun depan, itu sesuai dengan kesepakatan dan anggaran yang ada,” ujar Riza.
Meskipun, kata Riza, pembuatan sumur resapan tahun 2022 tetap bisa dilakukan dengan skema tanpa biaya APBD. Dia mencontohkan kolaborasi dengan pihak non-Pemprov DKI.
“Akan lebih digalakkan adalah kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal atau sumur resapan oleh pihak non-pemprov, seperti swasta, masyarakat, lembaga pemerintahan lain, yang memegang porsi lebih besar. Porsi pemprov sendiri dilihat dari aset adalah sebanyak 8,9 persen, swasta 35-an persen, dan masyarakat 53-an persen,” imbuh Riza.(*/cr2)
